Tvkn1.com || Jakarta – Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDT dan KKP di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024) menjadi langkah strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Menteri Desa Yandri Susanto optimis desa mampu menyuplai bahan baku protein melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dilansir laman Kemendesa.go.id.
Yandri menegaskan 20 persen dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Dana ini tidak hanya digunakan sekali pakai, melainkan sebagai modal BUMDesa guna memastikan keberlanjutan suplai bahan baku protein hewani.
Kolaborasi ini juga bertujuan menciptakan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti desa tomat, cabe, ikan nila, hingga patin. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program ini selaras dengan konsep “One Village One Product.” Desa akan menjadi pusat produksi komoditas unggulan untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Trenggono optimis pemberdayaan desa tematik dapat meningkatkan perekonomian desa hingga lima kali lipat. Hal ini juga mendukung target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Selain itu, KKP berencana memberikan benih ikan kepada desa-desa terpilih. Ini akan memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu sumber utama protein untuk program MBG.
Yandri menekankan pentingnya peran aktif desa dalam penyediaan bahan baku. Ia berharap desa tidak hanya menjadi penonton tetapi turut menjadi produsen utama kebutuhan pangan lokal.
Program ini juga membuka peluang ekspor produk desa, selain memenuhi kebutuhan domestik. Dengan 75 ribu desa di Indonesia, potensi ekonomi yang bergerak diproyeksikan sangat besar.
Kunjungan kerja Mendes Yandri ke berbagai desa telah mengidentifikasi potensi lokal yang siap dikembangkan. Sementara itu, Menteri Trenggono berencana mengikuti langkah Yandri dengan bermalam di desa untuk memahami potensi secara langsung.
Kolaborasi Kemendes PDT dan KKP diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan desa. (Red).
