TVKN 1.com || Kabupaten Bekasi ll Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi- kegiatan pembangunan pagar disekolah tersebut mulai dikerjakan,yang berada di wilayah Cikarang Selatan desa Sukadami SDN 04.
Melalui program infrastruktur perbaikan sekolah terus digalakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dari APBD tahun 2024, adapun infrastruktur yang dibangun mulai dari pembangunan pagar,paving blok, SOR dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi trend positif pada pendidikan terutama di Pemkab Bekasi, untuk lebih mementingkan pembangunan sapras dengan tujuan mengutamakan segi kualitas dan kuantitas terlebih dahulu pada infrastruktur. tapi sangat di sayangkan setiap di kegiatan pembangunannya, diduga pelaksana selalu abaikan Keselamatan Kerja (K3) dan tidak terdaftar di bpjs.
Media tvkn 1, saat melakukan monitoring disalah satu pembangunan infrastruktur sekolah salah satunya di SDN sukadami 04. Dimana media pun menggunakan tupoksinya sebagai sosial kontrol untuk monitoring di lapangan. Saat awak media Tvkn1.com melakukan kunjungan pada pembangunan sekolah tersebut, terlihat ada sekitar tujuh orang yang mengerjakan kegiatan pembangunan pagar sekolah itu.
Pekerja saat di tanya mengenai K3 kenapa tidak di pakai APD nya. ada kata pekerja yang di mana ( U ) enggan menyebutkan namanya, Sabtu (30/11/2024 ).
Awak media tvkn1 mencoba untuk menayakan lagi tentang material besi yang di pakai, berapa ukuran besi yang di pakai 12 ujar pekerja. Dilihat dari aktualnya ternyata tidak memakai besi 12, besi 12 tidak ada.
Saat di tanya yang bertanggung jawab di pekerjaan ini atau pelaksanya siapa, pekerja mengatakan (WINTONO ). Kenapa tidak ada saat di lokasi?
Menurut pekerja dia datang lalu pergi lagi, katanya ada di kegiatan lainya, tapi sampai sekarang memang belum pernah datang ucap pekerja.
Hendry Irawan LSM KOMPARASI mengenai kegiatan pembangunan pagar di SDN 04 Sukadami mengatakan,”Ini menunjukan adanya masalah serius terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) LSM KOMPARASI menilai bahwa pengabaian terhadap standar K3 dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, yang tidak hanya membahayakan pekerja, tetapi juga mencoreng citra program pembangunan infrastruktur pemerintah ujarnya.
Menurutnya kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek ini. Penegakan hukum terkait K3 harus ditegakkan agar semua kontraktor mematuhi regulasi yang ada. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan, demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif tegasnya(Red)
