Tvkn1.com || Jakarta
Dalam program MBG sudah berjalan hampir delapan bulan , di duga ada tuntutan beredar surat Makan Bergizi Gratis di Brebes mewajibkan orang tua menanggung risiko kesehatan anak. Pihak sekolah menariknya setelah menuai kritik.
DADAN HIDAYAT sebagai Kepala Badan Gizi Nasional , saat memberikan sambutan dalam pameran foto program Makan Bergizi Gratis di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, 19 Agustus 2025.
Mengapa Serapan Anggaran Proyek Makan Bergizi Gratis RendahMenteri ESDM .
Beredar surat Makan Bergizi Gratis di Brebes mewajibkan orang tua menanggung risiko kesehatan anak. Pihak sekolah menariknya setelah menuai kritik.
(16 / 9 / 2025 |) .
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal surat pernyataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikeluarkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Brebes. Surat itu meminta orang tua atau wali murid menanggung risiko yang mungkin timbul akibat MBG, seperti gangguan pencernaan, reaksi alergi, ketidakcocokan makanan dengan kondisi kesehatan anak, dan keracunan makanan.
Isi surat menegaskan orang tua atau wali murid tidak akan menuntut pihak sekolah maupun penyelenggara bila risiko tersebut terjadi. Di bagian bawah surat, orang tua atau wali murid bisa memilih untuk menerima atau menolak MBG.
mengunggah surat pernyataan itu hingga ramai diperbincangkan di media sosial. “Ini di Brebes Negara itu salah satu tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini orang tua murid disuruh menanggung risiko dari makanan MBG,
Dadan menjelaskan, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan MTs Negeri 2 Brebes sudah melakukan mediasi. Dari hasil mediasi, pihak MTs menarik kembali surat pernyataan yang terlanjur dibagikan. “Pihak MTs menarik angket tersebut dan menjelaskan ke wali murid bahwa angket tersebut ditarik dan murni membagikan angket terkait alergi siswa saja,” demikian tertulis dalam poin mediasi yang Dadan kirimkan kepada 16 September 2025.
Mencatat 4.000 siswa menjadi korban keracunan program MBG dalam delapan bulan terakhir. Berdasarkan temuan itu, Indef mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG. “Korban keracunan tidak bisa dianggap sekadar angka statistik. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan program,” kata Izzudin dalam diskusi daring bertajuk Menakar RAPBN 2026:
Arah Kebijakan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Digital, Kamis, 4 September 2025. Ia meminta pemerintah mengevaluasi program MBG secara menyeluruh sebelum memperluas cakupannya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Badan Gizi Nasional menerima pagu sebesar Rp 268 triliun serta anggaran cadangan Rp 67 triliun. Total anggaran BGN untuk tahun depan mencapai Rp 335 triliun ” tutup.
Red
