Polemik Tambang Bogor Barat, Rudy Susmanto Pastikan Ikuti Kebijakan Pemprov Jabar
Tvkn1.com ll KABUPATEN BOGOR — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan dirinya tidak pernah berniat melawan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait polemik penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Rudy menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui di Sentul, Jumat (8/5/2026). Ia menilai pernyataannya saat menerima aksi unjuk rasa warga beberapa waktu lalu dipahami secara tidak utuh.
“Tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun,” ujar Rudy.
Menurut dia, saat menerima ribuan massa aksi di kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, dirinya sengaja turun langsung untuk berdialog demi menjaga situasi tetap kondusif.
Kala itu, Rudy didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara.
“Warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Saya tidak ingin masyarakat berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas harus dijaga bersama,” katanya.
Rudy mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengimbau masyarakat agar tidak bertindak anarkis di tengah polemik tambang yang berkembang.
Ia menegaskan, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor hanya mengusulkan agar tambang yang memiliki izin resmi tetap dapat beroperasi.
Sementara itu, aktivitas tambang ilegal diminta ditutup secara tegas.
“Kalau yang tidak berizin, kami juga meminta seluruh aktivitasnya ditutup,” tegas Rudy.
Menurut dia, kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Bogor tetap berjalan sesuai aturan.
Meski demikian, Rudy meminta seluruh pelaku usaha tambang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak sosial di sekitar area operasional.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku tambang, bersama-sama menjaga lingkungan alam,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mempercepat pembangunan jalur khusus angkutan tambang untuk mengurangi konflik lalu lintas dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
Rudy menyebutkan proses pembangunan jalur tersebut kini memasuki tahap pembebasan lahan.
“Keselamatan masyarakat akibat aktivitas lalu lintas menjadi prioritas kami. Karena itu, Pemkab Bogor menyiapkan jalur khusus untuk angkutan barang dan tambang,” katanya.
Ia mengakui persoalan tambang di Kabupaten Bogor memerlukan solusi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, mengingat ribuan warga menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
Meski begitu, Rudy memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat,” ujar Rudy.(red)
Editor: Dedi Sukandi
