TVKN1.com || JAKARTA
Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah segera memulihkan pasokan BBM di sejumlah wilayah yang masih mengalami kelangkaan untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan mencegah antrean panjang semakin membebani masyarakat
( 13/9/2026).
CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemulihan pasokan perlu dituntaskan dalam 7–10 hari ke depan, terutama karena kelangkaan BBM telah berdampak pada pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga distribusi pangan.
“Situasi ini membuktikan bahwa penilaian ketahanan energi kita masih berada di atas kertas, belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Energi. Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita,” kata Fabby dalam keterangan yang diterima, Minggu.
Menurut Fabby, gangguan pasokan BBM yang meluas di Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi serta menekan daya beli masyarakat.
Karena itu, IESR mendorong pemerintah memperkuat langkah normalisasi distribusi di wilayah yang masih mengalami tekanan pasokan dengan menambah volume BBM sementara dan melakukan redistribusi antar-terminal secara berkala.
IESR juga meminta pemerintah memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan sektor ekonomi penting melalui antrean atau waktu layanan khusus untuk angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani, dan kelompok lainnya.
Selain memperkuat distribusi, pemerintah dinilai perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, waktu antrean, dan kuota harian agar masyarakat memperoleh kepastian pasokan.
Di sisi permintaan, IESR menilai lonjakan konsumsi perlu diantisipasi melalui sistem subsidi yang lebih adaptif, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi memperlebar disparitas harga dengan BBM subsidi.
Data BPH Migas yang dikutip IESR menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter atau 11,3 persen di atas tingkat sebelum kenaikan harga Pertamax, sedangkan penyaluran solar meningkat 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari.
Dalam jangka menengah, IESR mendorong pemerintah mereformasi subsidi BBM secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.
Fabby menekankan reformasi tersebut harus disertai perlindungan bagi kelompok yang bergantung pada BBM serta diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Penghematan subsidi harus diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan,” tutp.
[ Red]
