Tvkn1.com II Jakarta- dugaan jual beli putusan bebas yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, mendapat perhatian serius dari Hendry Irawan, Ketua Umum LSM KOMPARASI. Menurutnya, kasus ini mencerminkan krisis integritas yang akut dalam sistem peradilan Indonesia. Temuan uang Rp 920 miliar dan emas batangan seberat 51 kilogram di kediaman Zarof menjadi bukti bahwa praktik korupsi di lembaga peradilan bukan lagi sekadar isu personal, tetapi sudah sistemik.
“Ini bukan hanya soal nama baik Mahkamah Agung, tetapi tentang masa depan keadilan di negeri ini. Kasus Zarof adalah peringatan keras bahwa reformasi peradilan tidak bisa ditunda lagi,” ujar Hendry Irawan, Senin, (18/11) Hendry menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Hendry juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi aliran dana yang melibatkan Zarof dan sejumlah hakim. Namun, ia mengkritisi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tiga hakim agung dalam kasus ini tidak melanggar kode etik. “Keputusan itu terkesan prematur, terutama dengan adanya bukti catatan alokasi uang. Publik butuh penjelasan yang logis dan transparan,” katanya.
Menurut KOMPARASI, dugaan bahwa Zarof menjadi makelar kasus sejak 2012 menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan internal Mahkamah Agung. “Kejadian ini hanya puncak gunung es. Jika tidak segera diatasi, praktik seperti ini akan terus merusak keadilan,” tambah Hendry.
Sebagai solusi, KOMPARASI mengusulkan pembentukan badan pengawas independen untuk memantau kinerja hakim dan pengadilan. Ia menyebut bahwa mekanisme pengawasan internal saat ini terbukti tidak efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap fakta-fakta seperti ini. Reformasi struktural, termasuk pengawasan yang lebih kuat, adalah keharusan. Tanpa itu, keadilan hanya akan menjadi jargon kosong,” tegas Hendry.
KOMPARASI juga mendesak Zarof untuk bekerja sama sebagai *justice collaborator* guna mengungkap kasus-kasus lain yang melibatkan pejabat peradilan. “Transparansi dari Zarof dapat menjadi langkah awal untuk membongkar jaringan korupsi di sektor peradilan,” lanjutnya.
Kasus ini, menurut Hendry, harus menjadi pelajaran besar bagi pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. “Keadilan hanya bisa ditegakkan jika semua pihak berkomitmen untuk membersihkan lembaga peradilan dari praktik-praktik korupsi. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya. (Red)
