“Mahkamah Agung menegaskan integritas hukum dengan menolak PK, menyoroti pentingnya judex facti dan judex juris dalam peradilan.”
Tvkn1.com || Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Saka Tatal dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki, pada Senin (16/12/2024) di Mahkamah Agung Jakarta. Penolakan ini didasarkan pada prinsip judex facti dan judex juris, di mana MA tidak memeriksa fakta baru, melainkan hanya penerapan hukum dari keputusan pengadilan sebelumnya.
Judex facti merujuk pada pengadilan yang memeriksa fakta dan bukti dalam suatu perkara, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Mereka bertugas menentukan fakta-fakta yang relevan untuk kasus tersebut. Sebaliknya, judex juris, yang diwakili oleh MA, hanya menilai apakah penerapan hukum sudah tepat.
Dalam kasus Saka Tatal, MA menemukan bahwa tidak ada kekhilafan dalam putusan sebelumnya. Juru bicara MA, Yanto, menjelaskan bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan judex facti. Ini menunjukkan ketegasan MA dalam menjaga integritas sistem peradilan.
Saka Tatal mengajukan bukti baru dalam PK-nya, tetapi MA menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai novum. Hal ini menegaskan bahwa hanya bukti yang benar-benar baru dan relevan yang dapat dipertimbangkan dalam proses PK. Penolakan ini mencerminkan ketatnya standar pembuktian di pengadilan.
Alasan penolakan MA juga terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menolak PK, MA memberikan sinyal bahwa setiap keputusan pengadilan harus dihormati dan tidak dapat diubah sembarangan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Keputusan ini menjadi bagian dari rangkaian panjang proses hukum yang melibatkan Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya. Semua terpidana telah dijatuhi hukuman seumur hidup, menunjukkan konsistensi MA dalam menangani kasus berat seperti pembunuhan berencana.
Masyarakat pun semakin kritis terhadap proses hukum yang berlangsung.
Kasus ini juga menggambarkan bagaimana hukum dapat memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara luas. Dengan adanya film yang mengangkat cerita ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.
Dari perspektif hukum, penolakan PK Saka Tatal menjadi pelajaran tentang batasan-batasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hukum harus ditegakkan tanpa intervensi pihak manapun, dan setiap keputusan harus didasarkan pada fakta serta penerapan hukum yang benar.
Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan penting sebagai penjaga keadilan di tingkat kasasi. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di masa depan, memastikan bahwa prinsip judex juris selalu dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum yang ada.
Penulis: Redaksi
