Tvkn1.com || EKASI JAWA BARAT
CIKARANG PUSAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi akan diperluas dengan menjangkau anak-anak yang belum dan tidak bersekolah. Perluasan sasaran tersebut dibahas dalam rapat virtual antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Daerah terkait Standarisasi Formulir Validasi Penerima Manfaat MBG.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, menyampaikan bahwa BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG di luar satuan pendidikan formal.
“BGN mengundang pemerintah daerah, termasuk para camat, karena ke depan akan ada penambahan sasaran penerima manfaat MBG, yaitu anak-anak yang belum bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang mengalami putus sekolah,” ujar Fadly usai mengikuti rapat virtual di Command Center Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (15/01/2026).
Berdasarkan data sementara dari Dinas Pendidikan, jumlah anak yang belum dan tidak bersekolah di Kabupaten Bekasi tercatat lebih dari 36.000 anak.
Data tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui proses pendataan dan verifikasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Karena itu para camat diminta melakukan pendataan di wilayah masing-masing dan memverifikasi langsung kondisi anak-anak yang belum terlayani pendidikan formal. Pendataan ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bekasi, tetapi juga serentak secara nasional,” jelasnya.
Fadly menjelaskan, anak yang belum dan tidak bersekolah di Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam tiga kategori.
● Pertama, anak yang belum mengenyam pendidikan formal, umumnya pada rentang usia 0 hingga 6 tahun.
● Kedua, anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seperti lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA, yang sebagian besar dipengaruhi faktor ekonomi.
● Ketiga, anak yang mengalami putus sekolah karena kondisi atau permasalahan tertentu,” terangnya.
Hasil pendataan dari kecamatan nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah dan diinventarisir oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan. Sementara itu, mekanisme teknis pelaksanaan MBG bagi sasaran baru tersebut masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat melalui BGN.
Untuk distribusi makanan, proses pengolahan, hingga teknis pelaksanaan tetap menjadi kewenangan BGN. Pemerintah daerah berperan memastikan kelancaran pasokan bahan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan pemerataan penerimaan MBG di seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi,” ungkap Fadly.
Selain menyasar peserta didik dari jenjang PAUD, TK hingga SMA, program MBG juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting.
MBG dipadukan dengan program penurunan stunting. Pemerintah pusat sangat fokus terhadap isu stunting, sehingga sasaran MBG juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak, bayi, dan balita , ” tutup.
Red tvkn1.com
Editor , Desi S
