Tvkn1.com || Kabupaten Bekasi – Langkah konkret menciptakan dunia kerja inklusif diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan membentuk direktorat khusus yang menangani tenaga kerja penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan rencana ini dalam Advokasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Jababeka, Cikarang, Senin (25/11/24), dilansir dari Kemnaker.go.id
“Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kami akan diperkuat dengan satu unit yang khusus menangani pembinaan, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja disabilitas,” ujar Yassierli. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disabilitas yang kini mencapai 10,8%.
Penduduk usia kerja disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 5,17 juta orang. Namun, hanya 1,04 juta di antaranya yang tergabung dalam angkatan kerja, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baru 20,14%. Angka ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap tenaga kerja disabilitas.
Inisiatif ini sejalan dengan visi inklusi sosial yang termuat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yassierli menegaskan, program ini bukan sekadar wacana, melainkan komitmen pemerintah untuk mendukung kelompok rentan agar lebih produktif dan berdaya saing.
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Haryanto, menjelaskan bahwa kegiatan advokasi ini turut mendorong penerapan kuota 1% bagi perusahaan swasta untuk tenaga kerja disabilitas. “Kami juga menyediakan pendampingan untuk proses perekrutan hingga penciptaan tempat kerja yang aksesibel,” kata Haryanto.
Pada kesempatan yang sama, PT Jababeka Infrastruktur meluncurkan Beasiswa Disabilitas Siap Kerja Jababeka & Co. Program ini meliputi pelatihan dan sertifikasi di bidang administrasi perkantoran sebagai wujud dukungan kawasan industri Jababeka terhadap tenaga kerja disabilitas.
“Ini komitmen kami dalam menciptakan kawasan industri yang tidak hanya kompetitif, tapi juga inklusif,” ujar Direktur PT Jababeka Infrastruktur, Vega Violetta. Program ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kawasan industri lainnya di Indonesia.
Dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta, langkah ini diharapkan dapat menciptakan perubahan nyata. Pendampingan, pelatihan, dan aksesibilitas menjadi fokus utama dalam upaya menjadikan tenaga kerja disabilitas bagian dari ekonomi produktif.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan semakin menegaskan pentingnya sinergi untuk memaksimalkan potensi penyandang disabilitas. Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas partisipasi mereka di dunia kerja.
Inisiatif ini menjadi momentum penting dalam transformasi kawasan industri Jababeka sebagai pelopor lingkungan kerja inklusif di Indonesia. Kemnaker berharap langkah ini dapat menjadi model yang ditiru oleh kawasan industri lainnya di Tanah Air. (Red)
